Saatnya, Policy Research Sebagai Alat Pembangunan

Jakarta: Pembangunan Indonesia saat ini belum sepenuhnya berdasarkan pada policy research. Berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada tahun 2014-2015, Indonesia menempati urutan 34 berkaitan dengan riset dan teknologi. Posisi Indonesia berada di bawah Malaysia. Malaysia sebagai Negara jiran, menyadari betul bahwa pengetahuan bisa membantu kemajuan sebuah bangsa. Tidak heranlah jika filosofi “Kencangkan perut masyarakat, kemudian merundinglah” menjadi piijakan Malaysia dalam upaya membangun Negara. Malaysia menjadikan pengetahuan sebagai alat pembangunan.

“Pembangunan berdasarkan policy research di Indonesia masih terbilang rendah. Policy research belum bisa memandu peradaban di bangsa Indonesia. Pertanyaan kita sampai saat ini adalah peradaban Indonesia dipengaruhi siapa? Investor, pribumi, pengetahuan, atau lainnya?. Harus diakui, pembangunan secara merata di Indonesia perlu waktu panjang dan agak sulit dilakukan. Saat ini, pembangunan yang dibangun bangsa ini masih standard, belum pada revolusi pembangunan nasional”, ungkap Dr. Murtadho di hadapan tiga puluh dosen dan peneliti dari berbagai penjuru negeri, pada acara Diklat Teknis Substantif Keagamaan Angkatan III untuk Peneliti/Dosen (Diklat/Peneliti) di Balitbang Jakarta, Kamis (4/8).

Beliau mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia mengapa policy research sebagai alat peradaban masih terbilang rendah. “Ada empat kendala yang menjadi perhatian berkaitan dengan policy research. Pertama, kelembagaan. Indikasi kendala kelembagaan adalah masih sedikit Science and Technology Park (STP) dan kualitasnya masih rendah. Masih minimnya pusat unggulan iptek dan belum adanya Pusat Unggulan Inovasi. Kedua, Sumber Daya. Kendala sumber daya ini diindikasikan masih minimnya sumber daya manusia litbang yang berkualifikasi master dan doktor. Selain itu, masih adanya kekurangan sarana prasarana litbang yang perlu direvitalisasi. Ketiga, inovasi. Kendala dalam hal inovasi diindikasikan sebanyak 58% teknologi industri masih dari luar. Produk inovasi masih terbilang kecil. Belum banyak lahir perusahaan pemula yang berbasis teknologi. Keempat, litbang. Kendala litbang diindikasikan belum banyak Hak Atas Kekayaan Intelektual dari hasil litbang dalam negeri. Publikasi internasional masih kecil dan masih di bawah Malaysia. Selain itu, belum banyak dihasilkan teknologi dalam bentuk prototipe-prototipe layak industri dari litbang dalam negeri”, jelasnya.

Beliau menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan bangsa yang berdasar kepada penelitian kebijakan atau policy research. “Sudah waktunya mainstream pemerintah dalam mengambil kebijakan publik berdasarkan policy research. Policy research yang dibangun perlu mempunyai prototipe yang renyah sebagai pijakan dalam pembangunan, sehingga policy research lebih fungsional. Intensifikasi komunikasi dengan pengambil kebijakan juga perlu dilakukan. Kemampuan komunikasi politik dan kesadaran politik bagi peneliti dalam sebuah institusi perlu juga dikembangkan. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dalam hal policy research perlu juga dibudayakan. Penting pula sebagai pertimbangan, adanya media research yang menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan DPR dan pemangku kebijakan. Sehingga media research lebih fungsional untuk kebijakan publik”, ujar Dr. Murtadho. (Abdul Qodir Zaelani)