Gus Syafiq Hasyim: “Penyusunan Fatwa Harus Dilihat dari Berbagai Perspektif”

Bandar Lampung: Kamis (8/12/2016), Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung menghadirkan Syafiq Hasyim, Ph.D dari Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai salah satu pembicara dalam Seminar Nasional dengan tema Kedudukan Fatwa dalam Tata Hukum Nasional, bertempat di GSG FSH IAIN Raden Intan Lampung.

Syafiq Hasyim yang akrab disapa Gus Syafiq menyatakan bahwa Fatwa MUI merupakan pendapat hukum hasil ijtihad para ulama yang pada dasanya tidak bersifat mengikat, dapat mengikat jika dijadikan sebagai hukum atau aturan perundang-undangan yang sah. Proses menjadikan Fatwa sebagai undang-undang dapat melalui DPR atau Lembaga Eksekutif pemerintah.

“Jika disepakati ya tidak apa-apa, masalahnya apakah fatwa yang dijadikan landasan hukum itu sesuai dengan jati diri bangsa atu tidak, karena jati diri bangsa ini tidak didasarkan pada hukum agama tetapi Pancasila, jika Fatwa tersebut bisa dilandaskan pada Pancasila Saya kira tidak apa-apa,” ujar Gus Syafiq.

Menurut Gus Syafiq mengadakan pendidikan, pelatihan dan praktikum menyusun Fatwa di Fakultas Syariah dan Hukum merupakan usulan yang bagus dan perlu ditindaklanjuti. Tapi perlu ditekankan bahwa apabila pelatihan itu dilakukan maka butuh materi pelatihan yang sifatnya tidak hanya dogmatif tetapi didasarkan pada realitas sosial dan politik di Indonesia.

“Jangan hanya melakukan pelatihan bagaimana menyusun Fatwa secara legal formal Islam, tapi bagaimana menyusun Fatwa dalam perspektif sosial, budaya, politik dan kesejarahan kita sebagi bangsa Indonesia,” saran beliau.

Gus Syafiq berharap banyak akademisi yang melakukan penelitian tentang Fatwa, tidak hanya penelitian yang tekstual tetapi penelitian tentang Fatwa yang dikaitkan dengan problematika keseharian umat manusia, tidak hanya dari perspektif fiqhiyah tapi juga perspektif sosiologis, politik dan historisnya. (Nur Fatmawati Anwar)